"APBN yang sehat membutuhkan strategi penerimaan yang kuat," ujarnya dalam temu media di Nusa Dua, Bali, Rabu.
Askolani mengatakan penerimaan perpajakan yang sebanyak 80 persen merupakan sumber pendapatan dalam APBN perlu diperkuat guna mendukung pembiayaan untuk menutup defisit anggaran.
Dengan adanya penerimaan perpajakan yang baik maka pemerintah tidak lagi bergantung pada pembiayaan utang dan mampu menjaga kualitas defisit anggaran.
"APBN makin kuat dengan defisit yang kecil, karena keseimbangan primer juga semakin kecil. Ini berarti kita bisa kurangi beban utang dan lebih kuat dari aspek fiskal," ujarnya.
Upaya ini, menurut Askolani, sudah dilakukan pemerintah setelah menghentikan penjualan Surat Utang Negara (SUN) selama periode Desember untuk pembiayaan tahun anggaran 2018.
Oleh karena itu, pengelolaan APBN yang sudah berjalan baik dengan realisasi defisit anggaran berada pada kisaran 1,6 persen terhadap PDB terus dipertahankan dan menjadi modal untuk pelaksanaan anggaran di 2019.
"Ini bisa menjadi modal untuk 2019, dengan optimisme ini, ekonomi tetap berjalan tinggi, pajak dipungut dengan baik dan volume belanja naik, yang artinya pembangunan tidak berkurang," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah memastikan defisit anggaran pada APBN 2019 semakin turun dengan keseimbangan primer menuju arah positif.
Dalam APBN 2019, defisit anggaran diproyeksikan mencapai Rp296 triliun atau 1,84 persen terhadap PDB dengan keseimbangan primer makin mendekati nol.
Untuk akhir tahun anggaran 2018, pemerintah memperkirakan realisasi defisit anggaran bisa mencapai di bawah dua persen terhadap PDB.
Baca juga: Kemenkeu pastikan defisit anggaran di bawah dua persen
Baca juga: Menkeu sebut capai defisit anggaran terendah dalam lima tahun
Pewarta: Satyagraha
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2018
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Kemenkeu: Pengurangan defisit anggaran butuh strategi penerimaan kuat"
Post a Comment