Presiden minta tidak terus tanam kelapa sawit

Jambi (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat tidak terus menanam kelapa sawit di lahan-lahan perkebunan namun menanam tanaman lain yang juga memiliki nilai ekonomis.

"Jangan semua mau menanam sawit. Mana tadi yang mau nanam sawit? Yang lain kan banyak bisa ditanami tanaman lain," kata Presiden Joko Widodo di Taman Hutan Pinus Kenali, kota Jambi, Minggu.

Presiden menyampaikan hal itu dalam acara penyerahan surat keputusan (SK) Perhutanan Sosial. Hadir juga dalam acara tersebut Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.

"Yang banyak ditanami apa? Kopi? Silakan. Jangan apa-apa tanam sawit, sawit. Saya beritahu ya, sawit kita ini sudah 'gede banget'. Sudah kurang lebih 13 juta hektare. Produksinya per tahun 42 juta ton. Kalau terlalu gede lagi harganya nanti turun. Kita harus sadar itu kalau suplainya banyak, produksinya banyak, harganya turun," tambah Presiden.

Presiden pun mengungkapkan saat ini harga kelapa sawit pun dapat dipermainkan di pasar internasional.

"Sawit ini kan semua kita ekspor. Sekarang untuk sawit saya beritahu, sekarang ada penolakan dari Uni Eropa. Di sana nanam juga yang mirip sawit, bukan sawit tapi, minyaknya mirip-mirip, yaitu minyak bunga matahari di Prancis," ungkap Presiden.

Presiden pun mendorong agar masyarakat menanam berbagai tanaman sepeti nilam untuk kosmetik maupun parfum. "Banyak sekali jenis-jenis tanaman yang bisa kita tanam. Jangan hanya sawit terus. Sawit tanam, karet tanam, harganya jatuh bareng-bareng pusing bareng juga. Tanam komoditas yang mempunyai nilai lebih. Kopi sekarang baru bagus-bagusnya tapi juga nanti jangan semuanya kopi anjlok bareng-bareng lagi nanti. Ada yang kopi, nilam, atsiri, tanaman kan macam-macam," jelas Presiden.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa ada 92 SK Perhutanan Sosial seluas 91.998 hektare diberikan kepada 8.165 kepala keluarga.

Rinciannya adalah secara ringkas di Kabupaten Muaro Jambi 3.790 hektare; Kabupaten Batanghari 8.151 hektare; Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 6.139 hektare; Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2.294 hektare; Kabupaten Sarolangun 2.171 hektare; Kabupaten Tebo 2.000 hektare; Kabupaten Bungo 208 hektare; Kabupaten Merangin 10.138 hektare dan Kabupaten Kerinci 1.098 hektare.

Perhutanan sosial menurut Darmin adalah bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi yang gunanya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah supaya bisa mendapatkan lebih banyak. Contoh kebijakan tersebut termasuk sertifikasi lahan rakyat, redistribusi lahan dan perhutanan sosial.

Let's block ads! (Why?)