PKB Banten apresiasi 100 hari kerja menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf

Lebak (ANTARA) - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banten mengapresiasi 100 hari kerja kabinet menteri Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin lebih serius untuk merealisasikan berbagai pembangunan, termasuk di Provinsi Banten.

"Kita berharap menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin bekerja keras guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat," kata Sekretaris PKB Banten Mochamad Husen saat dihubungi di Lebak, Jumat.

Keseriusan dan komitmen 100 hari kerja menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin dengan merealisasikan pembangunan strategi nasional di Provinsi Banten.

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten sudah direalisasikan di antaranya jalan tol Serang-Panimbang yang melintasi Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

Dimana jalan tol itu, dipastikan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat Banten selatan.

Selama ini, kata dia, pembangunan Banten selatan masih jauh tertinggal dibandingkan pembangunan di wilayah utara Provinsi Banten.

Begitu juga pembangunan mega proyek Waduk Karian di Kabupaten Lebak sudah direalisasikan dan kini tengah dikerjakan.

Meskipun proyek tersebut belum seluruhnya lahan ganti rugi milik masyarakat dibebaskan oleh pemerintah.

Karena itu, pihaknya meminta menteri yang terkait segera melakukan pembebasan lahan yang terkena proyek Waduk Karian.

Sebab, masyarakat yang lahannya terkena proyek juga terdampak bencana banjir bandang hingga meluluhlantakkan rumah warga setempat.

Pembangunan waduk tersebut nantinya untuk memasok air bersih ke sejumlah daerah di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Bogor.

"Kami minta secepatnya lahan warga yang tergenang proyek Karian segera dibebaskan," ujar mantan anggota DPRD Lebak.

Menurut dia, kinerja menteri Jokowi juga melakukan pemantauan pembangunan reaktivasi jalur kereta api Rangkasbitung-Pandeglang-Labuan.

Saat ini, pembangunan reaktivasi jalur Rangkasbitung-Labuan sudah dimulai,termasuk revitalisasi rel jalur Rangkasbitung-Serang-Merak untuk diperkuat rel sehingga bisa dilintasi dengan kecepatan tinggi.

Kinerja menteri Jokowi juga dinilai berhasil dalam pengembangan sumber daya manusia juga keberlanjutan infrastruktur serta penyederhanaan birokrasi.

Disamping itu juga penyederhanaan regulasi dan pembangunan transformasi ekonomi.

Namun, kata dia, kinerja menteri Jokowi yang harus ditingkatkan adalah supremasi hukum.

Selama ini, kata dia, penegakan hukum masih dinilai lemah pasca-kebijakan baru pada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami berharap Menteri yang membidangi hukum tentu harus bekerja keras agar penegakan supremasi hukum di Tanah Air menjadi lebih baik," kata akademisi Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Latansa Mashiro Rangkasbitung.

Let's block ads! (Why?)