"Kondisi ini seharusnya tidak perlu terjadi bila masing-masing kubu mempromosikan promosi kebaikan calonnya, bukan saling serang kejelekan lawan politiknya," kata Hendri di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan masyarakat harus bertanggung jawab dalam mengelola medsos. Informasi yang disampaikan harus benar dan menyejukkan.
"Jangan sampai gara-gara jempol kita, Indonesia pecah," kata pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) ini.
Hendri juga menyarankan kedua kubu untuk bijak saat berkampanye, baik secara konvensional maupun di dunia maya.
Di satu sisi, menurut Hendri, keramaian menjelang pilpres bisa dianggap sebagai bentuk kegairahan masyarakat menyambut pesta demokrasi. Namun, di sisi lain bisa jadi masalah bila setelah pilpres masih terjadi kubu-kubuan di masyarakat.
Hal senada dikemukakan Direktur Eksekutif Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi Hariqo Wibawa Satria menanggapi tagar #2019TetapPancasila dan #2019TetapAntiPKI.
Yang terjadi di medsos setelah dua tagar itu keluar adalah kedua pendukung lewat akun asli maupun anomim saling menunjukan bukti bahwa ada PKI di kubu Jokowi-Maruf dan ada HTI-Khilafah di kubu Prabowo-Sandi.
"Bahayanya tidak semua masyarakat memahami apakah yang mengeluarkan tagar itu benar-benar mencurigai, menuduh, atau sekadar strategi mempertahankan suara dan menambah suara baru," katanya.
Menurut dia tingkat bahaya yang tertinggi adalah ketika masyarakat benar-benar meyakini jika Prabowo-Sandi menang maka berarti juga kemenangan HTI, sedangkan jika Jokowi-Maruf yang menang maka itu juga kemenangan PKI.
"Kita akan saling mencurigai, menuduh, bahkan mempersekusi sehingga pembicaraan terhadap program dan ide dari kedua pasangan untuk NKRI menjadi terpinggirkan," katanya.
Baca juga: Cak Imin: Tagar jangan memancing konflik horizontal
Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pakar: Perang kata-kata dan tagar bisa picu perpecahan"
Post a Comment