Menkeu harapkan APBN 2019 bisa respon gejolak global

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengharapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Rabu, dapat merespon gejolak ekonomi global dan juga tantangan domestik.

"Dengan APBN yang sehat, adil, dan mandiri, diharapkan kebijakan fiskal akan mampu merespon dinamika volatilitas global, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara optimal," ujarnya saat jumpa pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu.

Wanita yang akrab dipanggil Ani itu mengatakan, APBN 2019 bertujuan mendukung investasi dan daya saing Indonesia dengan fokus pada pembangunan sumber daya manusia dengan tema besar APBN 2019 adalah "Sehat, Adil, dan Mandiri".

Sehat artinya APBN memiliki defisit yang semakin rendah dan keseimbangan primer menuju positif.

Adil karena APBN digunakan sebagai instrumen kebijakan meraih keadilan, menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mengatasi disparitas antarkelompok pendapatan dan antarwilayah.

"Dari sisi kemandirian, APBN 2019 dapat dilihat dari penerimaan perpajakan yang tumbuh signifikan, sehingga memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara serta mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang," ujar Ani.

APBN 2019 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, tingkat inflasi 3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp15.000 dan suku bunga SPN tiga bulan 5,3 persen.

Asumsi kurs mengalami perubahan signifikan dari draf awal yang ditetapkan sebesar Rp14.400 per dolar AS, mengingat masih tingginya ketidakpastian global pada 2019.

Selain itu, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) diputuskan 70 dolar AS per barel, produksi siap jual (lifting) minyak 775 ribu barel per hari dan lifting gas 1.250 ribu barel setara minyak per hari.

Dari asumsi tersebut, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp2.165,1 triliun dan belanja negara Rp2.461,1 triliun, sehingga defisit anggaran ditargetkan Rp296 triliun atau 1,84 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pendapatan negara bersumber dari penerimaan perpajakan Rp1.786,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp378,3 triliun dan hibah Rp400 miliar.

Sedangkan pos belanja negara diperuntukkan bagi pemerintah pusat Rp1.634,3 triliun dan transfer ke daerah serta dana desa Rp826,8 triliun.

Anggaran belanja pemerintah pusat ini akan dimanfaatkan untuk membangun sumber daya manusia (SDM), efektivitas perlindungan sosial, pelaksanaan agenda demokrasi, pengadaan infrastruktur, efisiensi birokrasi, dan mengantisipasi ketidakpastian.

"APBN 2019 disusun secara seksama dan hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi dinamika perekonomian global yang tengah bergerak menuju keseimbangan baru dan prospek domestik ke depan," kata Ani.

Let's block ads! (Why?)