Pengamat nilai program penanganan kemiskinan berjalan baik

Jakarta (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Teguh Dartanto menilai program-program penanganan kemiskinan yang dijalankan pemerintah selama beberapa tahun terakhir sudah berjalan dengan baik.

"Program-program ini sudah 'on the right track' dan sudah ada penyempurnaan dari sisi database," kata Teguh Dartanto yang dihubungi di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, konsep yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan adalah mengurangi beban masyarakat miskin, penguatan ekonomi produktif dan investasi sumberdaya manusia.

Namun menurut dia, anggaran yang sangat besar justru untuk bantuan sosial tapi efektivitasnya masih belum optimal.

"Pengentasan kemiskinan tidak sepenuhnya terkait dengan anggaran tetapi desain program, target dan kondisi lokal tempat orang miskin berada," katanya.

Program-program yang digulirkan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan antara lain melalui bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Salah satu program yang berdampak pada pengurangan angka kemiskinan adalah PKH dan BPNT. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan pada September 2018 adalah 9,66 persen atau turun dari Maret 2018 yaitu 9,82 persen.

Penurunan angka kemiskinan menurut BPS akibat dari penerimaan bansos yang meningkat sampai 87,6 persen dan diterima tepat waktu.

Pada 2015, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH baru mencapai 3,5 juta KPM, kemudian ditingkatkan menjadi 6 juta KPM pada 2016 dan 2017 dan naik lagi menjadi 10 juta KPM di 2018. Pada 2019 jumlah KPM masih 10 juta namun nilai anggaran terus ditingkatkan.

Untuk PKH anggaran yang dialokasikan meningkat dari Rp19,2 triliun pada 2018 menjadi Rp34 triliun pada 2019.

Let's block ads! (Why?)